Caria Ningsih, SE, MSi
(Dosen Ekonomi,
& Pengurus Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi
Islam,
Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pendidikan Indonesia)
Dunia pendidikan
Indonesia seolah mendapat
‘angin surga’ atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
13/PUU-VI I 2008, tentang bahwasannya pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya
20 persen dari
APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah
pun segera merespon keputusan
MK tersebut. APBN 2011, anggaran pendidikan sebesar Rp
225,2 triliun atau
20% dari APBN.
Namun faktanya peningkatan anggaran pendidikan pada APBN
2011 tidak mampu menghilangkan ‘nuansa’ liberalisasi maupun komersialisasi (komodifikasi)
pendidikan Indonesia.UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, Pasal 53 UU Sisdiknas yang memerintahkan agar
penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah
atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Walapun UU BHP telah dibatalkan oleh MK, namun sekarang bergulir RUU PT
yang memiliki semangat yang sama, yaitu otonomi lembaga pendidikan. Akuntabilitas,
transparansi serta efisiensi birokrasi dianggap sebagai solusi dari
permasalahan pendidikan di Indonesia, yang dinilai bersumber dari inefisiensi
birokrasi. Namun di balik itu semua, berubahnya bentuk institusi pendidikan
menjadi Badan Hukum akan mengeliminasi penjaminan Negara terhadap masyarakat dalam
memperoleh pendidikan. Hal ini merupakan penyelewengan terhadap tujuan dan
filosofi
